Contoh kontrak PKWT PDF adalah berkas contoh struktur umum perjanjian kerja waktu tertentu yang dipakai untuk memahami bagian pembuka, isi, dan penutup sebelum membaca kontrak asli dari perusahaan, lalu hasil pindaian tiap lembarnya bisa digabung jadi satu PDF lewat Gabung PDF. Berkas contoh ini bukan kontrak yang berlaku, bukan pengganti dokumen dari HRD, dan tidak menimbulkan hubungan kerja apa pun. Fungsinya hanya membantu kamu mengenali alur bacaan agar saat menerima kontrak asli kamu sudah tahu bagian mana yang perlu dibaca pelan pelan, bagian mana yang perlu ditanyakan, dan bagian mana yang perlu disimpan sebagai arsip.

Banyak pencari kerja mengunduh contoh lalu langsung menganggap isinya standar untuk semua perusahaan. Padahal setiap perusahaan menyusun kontrak dengan kebutuhan dan pola yang berbeda, dan ketentuan ketenagakerjaan juga bisa berubah serta berbeda penafsiran di tiap daerah dan instansi. Karena itu perlakukan contoh hanya sebagai alat latihan membaca, bukan patokan final. Jika ada bagian yang tidak kamu pahami, catat dan tanyakan ke HRD perusahaan, dinas ketenagakerjaan setempat, atau konsultan hubungan industrial sebelum menandatangani dokumen apa pun.

Batasan contoh dan cara verifikasi resmi

Untuk kasus spesifik seperti masa kerja, perpanjangan, pemutusan, upah, lembur, cuti, atau jaminan sosial, verifikasi ke HRD perusahaan dan ketentuan resmi terbaru dari Kemenaker atau dinas ketenagakerjaan setempat. Simpan tautan atau salinan pengumuman resmi yang kamu rujuk, catat tanggal akses dan nama petugas yang memberi penjelasan, agar mudah ditelusuri bila ada perbedaan informasi. Jika artikel ini berbeda dengan penjelasan HRD atau ketentuan resmi, ikuti penjelasan HRD dan ketentuan resmi.

Rujukan resmi PKWT adalah PP 35/2021 dan Undang-Undang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah lewat UU 6/2023. Ada perkembangan baru: DPR mengesahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan pada 6 Oktober 2026, dan menurut keterangan anggota Komisi IX yang dimuat situs DPR, PP 35/2021 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang baru selama aturan pelaksananya belum terbit. Nomor dan tanggal berlaku undang-undang baru itu belum tercantum di basis data peraturan resmi saat artikel ini diperiksa, jadi cek dulu sebelum mengandalkan pasal tertentu.

Jangan memakai contoh untuk membuat kontrak palsu, mengubah masa kerja, mengubah nilai upah, meniru tanda tangan pihak lain, atau membuka kunci PDF milik orang lain tanpa izin. Jika ada data yang salah dalam kontrak asli, minta pembetulan resmi ke HRD, bukan mengedit sendiri isi PDF yang sudah ditandatangani.

Aturan ketenagakerjaan, pajak, dan perbankan berubah dari waktu ke waktu dan berbeda tiap daerah dan instansi. Cek selalu ketentuan resmi terbaru. Artikel ini contoh umum, bukan nasihat hukum atau pajak. NgeditPDF hanya membantu menyiapkan berkas.

Contoh dalam artikel ini adalah ilustrasi umum struktur dokumen, bukan nasihat hukum dan bukan rancangan kontrak siap pakai. NgeditPDF tidak berafiliasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, dinas ketenagakerjaan daerah, serikat pekerja, pengadilan hubungan industrial, atau perusahaan mana pun. Layanan ini hanya membantu merapikan berkas PDF, bukan menerbitkan kontrak, bukan mengesahkan isi, dan bukan memberikan penilaian sah atau tidak sah atas suatu perjanjian.

Struktur umum yang biasanya ada dalam contoh

Struktur contoh kontrak PKWT pada umumnya dibuka dengan judul perjanjian dan keterangan para pihak. Bagian ini memuat nama perusahaan, alamat domisili usaha, nama pekerja, alamat tempat tinggal, dan dasar kesepakatan untuk bekerja dalam hubungan kerja waktu tertentu. Bacalah bagian ini pelan pelan untuk memastikan identitas tertulis benar dan tidak ada salah ketik pada nama, alamat, atau jabatan yang ditawarkan.

Bagian berikutnya biasanya menjelaskan ruang lingkup pekerjaan, lokasi kerja, dan waktu mulai berlakunya hubungan kerja. Perhatikan uraian tugas yang ditulis, apakah sesuai dengan yang disampaikan saat wawancara, apakah lokasi kerja disebutkan jelas, dan apakah ada ketentuan penugasan ke lokasi lain. Jika uraian tugas terlalu umum atau terlalu luas, catat sebagai bahan pertanyaan ke HRD agar tidak ada salah paham setelah bekerja.

Bagian berikutnya umumnya mengatur hak dan kewajiban, tata tertib, jam kerja, serta ketentuan cuti dan izin. Baca dengan sikap tenang dan tandai kalimat yang memakai kata dapat, wajib, sewaktu waktu, atau sesuai kebijakan perusahaan, karena kata semacam itu sering membutuhkan penjelasan tambahan. Tanyakan bagaimana kebijakan itu dijalankan sehari hari, siapa atasan langsung yang memutuskan izin, dan bagaimana pencatatan kehadiran dilakukan.

Bagian penutup biasanya memuat ketentuan perubahan perjanjian, penyelesaian perselisihan, jumlah rangkap dokumen, serta kolom tanda tangan para pihak dan tanggal penandatanganan. Pastikan kamu memahami salinan mana yang menjadi milikmu, bagaimana cara meminta salinan bila belum menerima, dan ke mana bertanya bila ada sengketa di kemudian hari. Jangan menandatangani dokumen yang kolom tanggal, nama, atau lampirannya masih kosong.

Aturan resmi menetapkan isi minimal PKWT: nama dan alamat perusahaan serta jenis usaha; nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja; jabatan atau jenis pekerjaan; tempat pekerjaan; besaran dan cara pembayaran upah; hak dan kewajiban para pihak; mulai dan jangka waktu berlakunya PKWT; tempat dan tanggal PKWT dibuat; serta tanda tangan para pihak (PP 35/2021, Pasal 13). Cocokkan daftar itu dengan bagian-bagian di atas, dan tanyakan ke HRD bila ada yang tidak ada di kontrak aslimu.

Contoh kerangka umum untuk latihan membaca

Kerangka di bawah ini hanya ilustrasi umum untuk latihan, bukan format baku dan bukan nasihat hukum. Susunan tiap perusahaan bisa berbeda, dan contoh ini tidak perlu diikuti kata per kata.

Judul di bagian atas dapat berbunyi perjanjian kerja waktu tertentu, diikuti nomor dokumen bila perusahaan memakai penomoran internal. Setelah itu ada kalimat pembuka yang menyatakan hari dan tanggal kesepakatan, nama dan jabatan perwakilan perusahaan, serta nama pekerja. Bagian ini ditutup dengan pernyataan bahwa kedua belah pihak sepakat mengikatkan diri dalam hubungan kerja waktu tertentu.

Isi pokok dapat memuat uraian pekerjaan, lokasi kerja, masa berlakunya perjanjian dalam prinsip waktu tertentu, ketentuan tata tertib, ketentuan jam kerja dan istirahat, serta ketentuan pengupahan dan pembayaran dalam prinsip umum tanpa angka. Prinsip pengupahan cukup dipahami sebagai mekanisme, misalnya komponen apa saja yang dijelaskan, kapan dibayar, dan melalui sarana apa, sedangkan besaran dan rinciannya mengikuti penawaran resmi perusahaan dan ketentuan yang berlaku. Jangan menjadikan angka dalam contoh mana pun sebagai patokan, karena angka hanya boleh merujuk pada penawaran resmi dan ketentuan terbaru yang sudah kamu verifikasi.

Bagian lain dapat memuat ketentuan cuti dan izin, ketentuan lembur bila ada, ketentuan keselamatan dan tata tertib, ketentuan kerahasiaan bila relevan, serta ketentuan berakhir dan diperpanjangnya hubungan kerja dalam prinsip umum. Prinsip masa dan perpanjangan cukup dipahami sebagai alur, misalnya kapan pemberitahuan diberikan dan dokumen apa yang diterbitkan bila ada kelanjutan, sedangkan lama dan syaratnya mengikuti ketentuan resmi terbaru. Untuk detail yang mengikat, tanyakan ke HRD serta cek ketentuan dari Kemenaker atau dinas setempat.

Beberapa ketentuan berlaku tanpa bergantung pada isi contoh mana pun. PKWT wajib dibuat tertulis dengan bahasa Indonesia dan huruf latin (Pasal 57 UU Ketenagakerjaan sebagaimana diubah UU 6/2023), tidak dapat mensyaratkan masa percobaan, dan bila masa percobaan tercantum, ketentuan itu batal demi hukum dan masa kerja tetap dihitung (Pasal 12 PP 35/2021). Pengusaha wajib mencatatkan PKWT secara daring ke kementerian yang membidangi ketenagakerjaan paling lama tiga hari kerja sejak penandatanganan, dan wajib membayar uang kompensasi saat PKWT berakhir (Pasal 14 sampai 16 PP 35/2021). Bila kontrak aslimu berbeda dari ketentuan ini, catat sebagai bahan pertanyaan ke HRD.

Penutup dapat memuat pernyataan bahwa perubahan hanya sah bila disepakati tertulis, mekanisme musyawarah bila ada perselisihan, serta tanda tangan perwakilan perusahaan dan pekerja di atas materai bila dipersyaratkan. Sekali lagi, ini hanya kerangka latihan. Untuk kontrak yang nyata, ikuti dokumen dari perusahaan dan jangan menyusun sendiri tanpa pendampingan yang berwenang.

Cara memakai contoh tanpa salah langkah

Gunakan contoh sebagai daftar periksa bacaan, bukan sebagai dokumen untuk ditandatangani. Cetak atau buka contoh di satu sisi layar dan kontrak asli di sisi lain, lalu bandingkan urutan bagiannya. Tandai bagian kontrak asli yang tidak ada padanannya dalam contoh, karena bagian itulah yang paling perlu ditanyakan. Cara ini membantu kamu fokus pada isi yang benar benar menentukan, bukan terpaku pada format.

Buat catatan pertanyaan dengan bahasa sederhana dan merujuk ke bagian dokumen. Tulis lokasi bagian, kalimat yang membingungkan, dan pertanyaan turunannya. Misalnya, jika ada kalimat tentang penugasan, tanyakan cakupan wilayahnya. Jika ada kalimat tentang pemotongan, tanyakan jenis dan mekanismenya. Jika ada kalimat tentang perpanjangan, tanyakan alur pemberitahuannya. Catatan rapi membuat diskusi dengan HRD lebih singkat dan jelas.

Jangan mengubah isi contoh lalu menggunakannya sebagai kontrak seolah olah sah. Jangan membubuhkan tanda tangan orang lain, jangan memalsukan stempel perusahaan, dan jangan mengklaim contoh sebagai dokumen resmi. Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan hak atau perikatan, lalu memakainya seolah-olah benar, diancam pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda bila pemakaiannya dapat menimbulkan kerugian (UU 1/2023 tentang KUHP, Pasal 391). Jika kamu membutuhkan draf untuk usaha sendiri, susun melalui pendampingan konsultan atau HRD yang memahami ketentuan terbaru, bukan dengan menjiplak contoh dari internet.

Simpan contoh dan kontrak asli di folder berbeda agar tidak tertukar. Beri nama folder latihan dan folder resmi secara jelas, dan jangan mengirim folder latihan ke pihak mana pun sebagai bukti hubungan kerja. Ketelitian kecil ini mencegah kekeliruan arsip yang bisa merepotkan di kemudian hari.

Merapikan pindaian kontrak jadi satu PDF langkah demi langkah

  1. Kumpulkan semua lembar kontrak asli atau salinan yang boleh dipindai, lalu urutkan dari halaman pertama sampai lampiran terakhir.
  2. Ratakan lipatan kertas dan pastikan tidak ada halaman terbalik, halaman ganda, atau halaman hilang sebelum dipindai.
  3. Pindai tiap lembar dengan aplikasi pemindai atau foto kamera dalam cahaya rata, dengan kertas memenuhi bingkai tanpa memotong tepi.
  4. Simpan tiap hasil pindaian sebagai PDF per halaman atau per bagian, lalu periksa keterbacaan nama, tanggal, dan tanda tangan di tiap berkas.
  5. Buka Gabung PDF dan unggah berkas PDF yang sudah dicek, dengan jumlah dua sampai dua puluh berkas dalam satu proses.
  6. Geser urutan di pratinjau sampai sesuai urutan halaman, dari sampul dan pembuka sampai lampiran dan tanda tangan.
  7. Unduh hasil gabungan dengan nama jelas, misalnya kontrak-pkwt-nama-tahun.pdf tanpa spasi berlebihan, lalu simpan salinan cadangan di folder terpisah.
  8. Buka ulang hasil gabungan dari awal sampai akhir untuk memastikan tidak ada halaman miring, buram, atau terlewat.

Batas umum pemrosesan adalah 20 kali per hari tanpa akun, 30 kali per hari paket Gratis, dan tanpa batas jumlah pemrosesan untuk paket Berbayar. Batas ukuran adalah 10 megabyte per proses untuk tanpa akun, 30 megabyte untuk paket Gratis, serta 200 megabyte untuk Berbayar. Jumlah berkas per proses adalah 10 berkas tanpa akun, 20 berkas paket Gratis, dan 20 berkas paket Berbayar. Jika kontrak terdiri dari banyak lampiran, kerjakan per bagian lalu gabungkan bertahap agar tidak kehabisan jatah harian.

Soal privasi, berkas dicoba diproses di perangkat lebih dulu dan hanya dikirim ke server setelah kamu menyetujuinya, tidak masuk penyimpanan permanen, dan salinan sementara yang dibutuhkan dihapus otomatis dalam hitungan menit, tetapi kontrak memuat data pribadi lengkap seperti nama, alamat, dan rincian pekerjaan. Gunakan jaringan pribadi, tutup tab setelah selesai, hapus berkas yang tidak jadi dipakai, dan baca kebijakan privasi bila perlu kepastian tertulis. Untuk peta berkas yang lebih luas, baca Panduan Dokumen dan Administrasi dan induk Dokumen Kerja.

Jika hasil pindaian belum rapi

Jika ada halaman miring, pindai ulang halaman itu saja dengan posisi kertas sejajar kamera dan beri pemberat bersih di sudut luar area teks. Jangan memutar PDF miring dengan harapan menjadi tegak sempurna bila sumbernya buram, karena hasil bacanya tetap sulit. Sumber yang lurus sejak awal selalu lebih baik daripada perbaikan belakangan.

Jika teks kecil sulit dibaca, dekatkan kamera secara wajar tanpa memotong tepi dan pastikan fokus terkunci pada area teks. Perbesar pratinjau dan baca ulang nama pihak, tanggal, dan nilai yang tertulis. Jika masih sulit dibaca, ulangi pemindaian dengan cahaya alami dari samping tanpa flash yang memantul.

Jika ukuran gabungan terlalu besar untuk dikirim lewat surel, periksa resolusi pindaian sumbernya. Pindaian berwarna resolusi sangat tinggi sering membuat berkas membengkak. Simpan ulang sumber dengan resolusi wajar lalu gabungkan ulang dari awal. Bila masih kebesaran, pelajari pengecilan lewat Kompres PDF tanpa mengorbankan keterbacaan tanda tangan dan stempel.

Cara lain bila tidak cocok

Jika tiap lampiran harus dikirim sebagai berkas terpisah, jangan digabung dulu. Simpan tiap bagian sebagai PDF sendiri dengan nama yang menjelaskan isinya, misalnya bagian pokok, lampiran tata tertib, dan lampiran tanda tangan. Cara ini memudahkan HRD memeriksa tanpa membuka berkas panjang.

Jika kamu menerima kontrak sebagai foto lepas, rapikan dulu lewat pemindai menjadi PDF per bagian sebelum digabung. Pastikan urutan foto sudah benar sejak awal karena mengurutkan belasan foto yang acak memakan waktu. Simpan foto asli di folder terpisah sebagai cadangan bila perlu pemindaian ulang.

Jika paket harian habis, cek kebutuhan di halaman harga. Jangan memakai jasa pihak ketiga yang meminta salinan kontrak tanpa identitas jelas, karena dokumen memuat data pribadi yang sensitif.

Pertanyaan yang sering muncul

Apakah contoh kontrak PKWT bisa langsung dipakai sebagai kontrak resmi? Tidak bisa. Contoh hanya ilustrasi struktur untuk latihan membaca. Kontrak yang berlaku adalah dokumen dari perusahaan yang sudah disepakati dan ditandatangani para pihak sesuai ketentuan terbaru.

Bagian mana yang paling penting dibaca sebelum tanda tangan? Fokus pada identitas para pihak, uraian pekerjaan, lokasi kerja, hak dan kewajiban, tata tertib, mekanisme pengupahan, serta ketentuan berakhir dan penyelesaian perselisihan. Catat kalimat yang multitafsir lalu tanyakan ke HRD.

Bolehkah meminta waktu untuk membaca sebelum menandatangani? Pada umumnya kamu boleh meminta waktu wajar untuk membaca dan memahami dokumen. Sampaikan dengan sopan, sebutkan bagian yang perlu kamu pastikan, dan catat jawaban HRD sebagai bahan keputusan.

Bagaimana bila ada salah ketik nama atau tanggal? Jangan mencoret atau menimpa sendiri. Minta pembetulan resmi ke HRD dan pastikan salinan final yang ditandatangani sudah benar. Simpan salinan final sebagai arsip pribadi.

Apakah salinan kontrak harus disimpan pekerja? Idealnya ya. Simpan salinan final yang sudah ditandatangani lengkap dengan lampirannya di tempat aman, baik fisik maupun digital, karena salinan ini menjadi rujukan bila ada pertanyaan di kemudian hari.

Periksa sebelum tanda tangan dan arsip

Buka kontrak asli dari awal sampai akhir, cocokkan nama, jabatan, lokasi, tanggal mulai, dan lampiran dengan yang disampaikan HRD. Pastikan tidak ada kolom kosong, tidak ada halaman hilang, dan tanda tangan serta stempel bila ada sudah pada tempatnya. Simpan hasil pindaian gabungan bersama catatan pertanyaan dan jawaban HRD dalam satu folder arsip.

Simpan arsip kontrak asli sampai hubungan kerja selesai dan seluruh hak serta kewajiban tuntas, karena dokumen ini masih bisa diperlukan untuk pengurusan administrasi berikutnya.

Sumber resmi

Diperiksa terakhir pada 20 Oktober 2026. Aturan ketenagakerjaan bisa berubah, jadi rujuk teks resmi di bawah dan konsultasikan kasus pribadi ke pengawas ketenagakerjaan atau pemberi bantuan hukum.