Cara menghitung upah minimum pada dasarnya bukan menghitung sendiri, melainkan memastikan angka yang berlaku di wilayah Anda, lalu membandingkannya dengan upah yang ditawarkan atau diterima. Upah minimum ditetapkan pemerintah, bukan dihitung oleh pekerja atau perusahaan, dan besarnya berbeda antar daerah serta dapat berubah setiap periode. Karena itu, artikel ini menjelaskan prinsipnya dan arah verifikasinya, bukan menyajikan besaran upah minimum yang bisa berubah.
Yang bisa Anda hitung sendiri adalah hal-hal di sekitarnya: apakah komponen upah dalam kontrak sudah sesuai ketentuan, apakah potongan yang dilakukan sah, dan bagaimana upah dihitung untuk pekerjaan yang tidak penuh waktu. Tiga hal itu sering menjadi sumber selisih paham, dan semuanya bisa diperiksa dengan dokumen yang Anda pegang.
Artikel ini untuk pekerja maupun pelamar yang ingin memahami upah minimum tanpa bergantung pada angka yang beredar di media sosial. Angka semacam itu sering tidak menyebut tanggal berlaku dan wilayahnya, sehingga bisa menyesatkan. Prinsip di sini berlaku umum, sedangkan ketentuan resminya perlu Anda periksa sendiri karena berubah dari waktu ke waktu.
Siapa yang menetapkan upah minimum
Upah minimum ditetapkan oleh gubernur untuk wilayahnya, dengan mempertimbangkan data ekonomi dan rekomendasi dewan pengupahan. Menurut Pasal 88C UU 6/2023, gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi dan dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota. Formulanya memakai variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu yang disebut alfa. PP 49/2025, yang mengubah PP 36/2021 tentang Pengupahan, menetapkan rentang alfa 0,50 sampai 0,90 yang ditentukan dewan pengupahan daerah. Karena penetapannya per wilayah, ketentuan yang berlaku di provinsi A belum tentu sama dengan provinsi B, dan di dalam satu provinsi bisa ada perbedaan antara kabupaten dan kota.
Untuk sektor tertentu yang memenuhi kriteria, PP 49/2025 mengatur upah minimum sektoral provinsi dan kabupaten/kota, yang nilainya harus lebih tinggi dari upah minimum wilayahnya. Usaha mikro dan kecil dikecualikan dari ketentuan upah minimum dan menetapkan upah berdasarkan kesepakatan (Pasal 90B UU 6/2023), dengan batas bawah berupa persentase tertentu dari rata-rata konsumsi masyarakat; pengaturan itu perlu diperiksa terpisah. Karena itu, jangan menyimpulkan upah yang berlaku hanya dari satu sumber, apalagi dari unggahan yang tidak jelas asalnya.
Yang perlu Anda cari adalah ketetapan resmi yang menyebut wilayah, tanggal mulai berlaku, dan cakupannya. Sumber resminya adalah Kementerian Ketenagakerjaan, dinas ketenagakerjaan provinsi atau kabupaten/kota, dan serikat pekerja di tempat Anda bekerja.
Soal jadwal, Pasal II PP 49/2025 mengatur bahwa upah minimum 2026 ditetapkan dan diumumkan paling lambat 24 Desember 2025 dan berlaku mulai 1 Januari 2026. Untuk tahun-tahun berikutnya, PP 51/2023 mengatur upah minimum provinsi diumumkan paling lambat 21 November tahun berjalan, dan PP 49/2025 mengatur upah minimum kabupaten/kota diumumkan paling lambat 25 November tahun berjalan; keduanya berlaku mulai 1 Januari tahun berikutnya. Jadi angka tahun berikutnya baru bisa dipastikan setelah penetapan di akhir tahun berjalan, dan dasar hukumnya bisa berubah (lihat bagian verifikasi di bawah).
Apa yang sebenarnya dihitung
Upah minimum bukan sekadar upah pokok. Pasal 23 PP 36/2021 menyebut upah minimum sebagai upah bulanan terendah berupa upah tanpa tunjangan, atau upah pokok ditambah tunjangan tetap. Kalau komponen upah di perusahaan terdiri atas upah pokok dan tunjangan tidak tetap, upah pokoknya sendiri harus paling sedikit sebesar upah minimum. Tunjangan yang diberikan berdasarkan kehadiran atau jumlah hari kerja, misalnya uang makan atau uang transport harian, umumnya tidak dihitung sebagai bagian dari upah minimum.
Perbedaan ini penting saat membaca slip gaji. Kalau upah pokok yang tertulis lebih rendah, tetapi ditambah tunjangan tetap hasilnya mencapai ketentuan, komposisinya masih bisa dianggap sesuai. Sebaliknya, kalau tunjangan yang dihitung justru tunjangan tidak tetap, hasilnya bisa terlihat memenuhi padahal tidak.
Cara memeriksanya sederhana: minta rincian komponen upah dari bagian kepegawaian, lalu pisahkan mana yang tetap dan mana yang bergantung kehadiran.
Membandingkan tawaran dengan ketentuan wilayah
Saat menerima tawaran kerja, jangan berhenti pada angka total yang disebutkan secara lisan. Minta rinciannya tertulis, lalu bandingkan dengan ketetapan yang berlaku di wilayah tempat Anda akan bekerja.
Perhatikan tiga hal. Pertama, wilayah kerja, karena ketentuan mengikuti lokasi kerja. Kedua, tanggal mulai berlaku ketetapan. Ketiga, status pekerjaan Anda, karena ketentuan untuk pekerja penuh waktu berbeda dari pekerja paruh waktu atau harian.
Kalau upah yang ditawarkan berada di bawah ketentuan yang berlaku, tanyakan dasar perhitungannya sebelum menandatangani apa pun. Bisa jadi ada kekeliruan, dan lebih mudah diperbaiki sebelum kontrak berjalan.
Pekerjaan yang tidak penuh waktu
Untuk pekerja paruh waktu atau harian, upah biasanya dihitung berdasarkan proporsi waktu kerja. Cara perhitungannya diatur tersendiri dan bisa berbeda dari upah bulanan penuh waktu. Pasal 16 PP 36/2021 membatasi upah per jam hanya untuk pekerja paruh waktu, tidak boleh lebih rendah dari hasil formula upah sebulan dibagi 126, dan angka pembagi itu dapat ditinjau Menteri. Untuk upah harian, Pasal 17 menghitung upah sehari dari upah sebulan dibagi 25 bagi perusahaan dengan enam hari kerja seminggu, atau dibagi 21 bagi lima hari kerja seminggu. Karena itu, kesepakatan tentang jam kerja dan dasar perhitungannya perlu ditulis dengan jelas sejak awal.
Kalau pekerjaan Anda berbasis hasil atau komisi, pastikan bagaimana ketentuan upah minimum diterapkan pada pola itu. Sebagian pola pengupahan memiliki ketentuan khusus.
Untuk semua pola ini, tanyakan perhitungannya secara rinci dan minta contoh perhitungan untuk satu periode. Penjelasan lisan yang singkat sering menyisakan salah paham yang berulang setiap bulan.
Pekerja dengan masa kerja lebih lama
Ketentuan upah minimum terutama ditujukan untuk pekerja pada tingkat masa kerja paling awal. Pasal 88E ayat (1) UU 6/2023 menyebut upah minimum berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun, dan Pasal 24 PP 36/2021 menyebut upah bagi pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih berpedoman pada struktur dan skala upah. Setelah masa kerja bertambah, perusahaan menyusun struktur skala upah yang mempertimbangkan masa kerja, kualifikasi, dan kinerja. Upah Anda tidak lagi harus sama dengan upah minimum, tetapi Pasal 88E ayat (2) tetap melarang pengusaha membayar upah lebih rendah dari upah minimum.
Kalau Anda merasa upah tidak bertambah padahal masa kerja dan tanggung jawab bertambah, cara memeriksanya adalah meminta struktur skala upah yang berlaku di perusahaan dan menanyakan posisi Anda di dalamnya. Pembahasan tentang mengajukan kenaikan upah secara umum ada di Karier Jangka Panjang.
Soal potongan
Upah minimum adalah upah sebelum potongan. Yang masuk ke rekening Anda bisa lebih kecil karena potongan yang sah, misalnya iuran jaminan sosial dan pajak. Karena itu, jangan menyimpulkan upah di bawah ketentuan hanya dari jumlah yang diterima di rekening.
Pasal 63 PP 36/2021 membatasi pemotongan upah oleh pengusaha pada denda, ganti rugi, uang muka upah, sewa rumah atau barang milik perusahaan, utang atau cicilan utang, dan kelebihan pembayaran upah. Potongan untuk sewa dan utang harus berdasarkan kesepakatan tertulis, dan jumlah seluruh pemotongan itu paling banyak 50 persen dari setiap pembayaran upah (Pasal 65). Kewajiban pekerja kepada negara dan iuran jaminan sosial dikecualikan dari syarat surat kuasa (Pasal 64 ayat 3).
Sebaliknya, potongan yang tidak sah atau tidak pernah disepakati perlu ditanyakan. Cara memeriksanya: bandingkan slip gaji dengan kontrak, lalu tanyakan setiap komponen yang tidak Anda pahami ke bagian kepegawaian.
Kalau ada potongan yang membuat upah pokok menjadi di bawah ketentuan, konsultasikan ke dinas ketenagakerjaan setempat atau serikat pekerja. Aturan tentang potongan dan pengupahan berubah dari waktu ke waktu.
Kesalahan yang sering terjadi
Memakai angka dari media sosial tanpa memeriksa wilayah dan tanggal berlakunya. Angka itu bisa sudah tidak berlaku atau berlaku untuk daerah lain. Selalu cari ketetapan resminya.
Menganggap upah minimum sama dengan gaji yang diterima. Upah minimum adalah angka sebelum potongan, sedangkan gaji yang masuk rekening adalah angka setelah potongan yang sah.
Menganggap semua tunjangan dihitung. Hanya tunjangan tetap yang diperhitungkan. Tunjangan yang bergantung pada kehadiran tidak masuk hitungan.
Membandingkan upah pekerja paruh waktu langsung dengan upah bulanan penuh waktu. Dasar perhitungannya berbeda, sehingga perbandingan langsung bisa menyesatkan.
Menandatangani kontrak tanpa membaca rincian upah. Rincian komponen upah sebaiknya tertulis di kontrak. Kalau hanya ada satu angka total, mintalah penjelasannya.
Cara memverifikasi ke sumber resmi
Mulai dari kanal resmi pemerintah. Kementerian Ketenagakerjaan dan dinas ketenagakerjaan daerah menerbitkan informasi pengupahan, termasuk ketetapan yang berlaku di wilayahnya. Periksa tanggal terbitnya, bukan hanya isinya.
Kalau ada hal yang tidak jelas tentang situasi Anda, tanyakan langsung ke dinas ketenagakerjaan setempat. Jawabannya lebih dapat diandalkan daripada penjelasan dari sumber tidak resmi.
Serikat pekerja di perusahaan Anda juga bisa menjadi jalur pemeriksaan, terutama untuk memahami bagaimana ketentuan diterapkan di tempat kerja. Kalau perusahaan tidak memiliki serikat pekerja, bagian kepegawaian tetap wajib menjelaskan perhitungan upah yang berlaku.
Ingat bahwa aturan pengupahan dapat berubah. Ketentuan yang Anda baca beberapa waktu lalu belum tentu masih berlaku hari ini. Periksa ulang setiap kali ada perubahan ketetapan di wilayah Anda.
Perubahan itu bukan hanya soal angka. Pada 6 Oktober 2026 DPR mengesahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan yang mencakup pengupahan. Saat artikel ini diperiksa pada 20 Oktober 2026, nomor dan salinan resmi undang-undang itu belum ditemukan di basis data JDIH BPK. Menurut pemberitaan DPR, peraturan pemerintah yang lama, termasuk PP 36/2021 sebagaimana diubah, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang baru sampai aturan pelaksana yang baru terbit. Periksa apakah undang-undang itu sudah diundangkan dan apa yang berubah untuk rumus dan jadwal upah minimum.
Kapan perhitungan sendiri tidak cukup
Kalau sudah terjadi sengketa, misalnya upah tidak dibayar atau dibayar di bawah ketentuan, jangan menyelesaikannya hanya dengan perhitungan sendiri. Kumpulkan bukti: kontrak, slip gaji, catatan kehadiran, dan komunikasi dengan perusahaan. Setelah itu, konsultasikan ke dinas ketenagakerjaan setempat atau serikat pekerja.
Kalau perusahaan menyatakan diri sebagai usaha mikro atau kecil dengan ketentuan khusus, mintalah dasar aturannya secara tertulis. Jangan menerima penjelasan lisan tanpa rujukan yang bisa diperiksa.
Kalau Anda menerima tawaran kerja dari luar negeri atau perusahaan asing, ketentuannya berbeda dan tidak bisa memakai kerangka ini. Periksa aturan yang berlaku di yurisdiksi tempat Anda akan bekerja.
Pertanyaan yang sering muncul
Apakah saya bisa menghitung besaran upah minimum sendiri? Besarannya ditetapkan pemerintah, jadi yang bisa Anda lakukan adalah memastikan ketetapan yang berlaku di wilayah Anda, lalu membandingkannya dengan upah Anda. Perhitungan sendiri dipakai untuk memeriksa kesesuaian, bukan untuk menentukan angkanya.
Apakah upah minimum sama untuk semua daerah? Tidak. Ketetapan dibuat per wilayah, dan bisa berbeda antara provinsi maupun kabupaten dan kota. Ada juga ketentuan khusus untuk sektor atau skala usaha tertentu.
Apakah tunjangan makan dan transport dihitung? Umumnya tunjangan yang bergantung pada kehadiran tidak dihitung sebagai bagian upah minimum. Yang dihitung adalah upah pokok ditambah tunjangan tetap.
Upah saya di bawah ketentuan, apa yang harus dilakukan? Tanyakan dulu rincian perhitungannya ke bagian kepegawaian dengan membawa kontrak dan slip gaji. Kalau penjelasannya tidak memuaskan, konsultasikan ke dinas ketenagakerjaan setempat atau serikat pekerja.
Apakah ketentuan upah minimum berlaku untuk pekerja kontrak? Ketentuan pengupahan berlaku untuk pekerja, termasuk yang berstatus kontrak. Rincian hak dan kewajiban pekerja kontrak dibahas tersendiri di Karier Jangka Panjang.
Setelah upah jelas, urus dokumennya
Simpan kontrak, slip gaji, dan ketetapan wilayah yang Anda pakai sebagai rujukan di satu tempat. Kalau Anda sedang menyiapkan lamaran, pelajari Wawancara Kerja dan siapkan CV lewat Pembuat CV. Peta lengkap panduan karier ada di Panduan CV dan Karier.
Sumber resmi
Diperiksa terakhir pada 20 Oktober 2026. Aturan dan angka upah bisa berubah tiap tahun, jadi rujuk teks resmi di bawah dan konsultasikan kasus pribadi ke pengawas ketenagakerjaan atau pemberi bantuan hukum.
- UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (JDIH BPK): Pasal 88C mewajibkan gubernur menetapkan upah minimum provinsi, Pasal 88D memuat variabel formula, Pasal 88E membatasi upah minimum pada pekerja bermasa kerja kurang dari satu tahun dan melarang upah di bawahnya, dan Pasal 90B mengecualikan usaha mikro dan kecil.
- PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (JDIH BPK): Pasal 23 dan 24 mendefinisikan upah minimum dan masa berlakunya, Pasal 16 dan 17 mengatur upah per jam dan upah harian, serta Pasal 63 sampai 65 membatasi pemotongan upah.
- PP Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PP 36/2021 (JDIH BPK): Pasal 29 sebagaimana diubah menetapkan upah minimum provinsi diumumkan paling lambat 21 November tahun berjalan dan berlaku mulai 1 Januari tahun berikutnya.
- PP Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP 36/2021 (JDIH BPK): menetapkan rentang alfa 0,50 sampai 0,90, mengatur upah minimum sektoral, mewajibkan upah minimum 2026 diumumkan paling lambat 24 Desember 2025 dan berlaku 1 Januari 2026, serta menetapkan upah minimum kabupaten/kota diumumkan paling lambat 25 November tahun berjalan.
- Berita DPR: Nurhadi dorong pemerintah segera terbitkan aturan pelaksana UU Pelindungan Ketenagakerjaan: menyebut undang-undang itu disahkan di rapat paripurna 6 Oktober 2026 dan memuat masa transisi satu tahun untuk aturan pelaksana, dengan PP 35/2021 dan PP 36/2021 sebagaimana diubah tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan.