Cara menghitung THR sebaiknya dimulai dengan memahami tiga hal, bukan dengan mencari rumus instan. Pertama, siapa yang berhak menerimanya. Kedua, apa yang menjadi dasar perhitungannya. Ketiga, mengapa besarannya bisa berbeda antara satu pekerja dan pekerja lain. Setelah tiga hal itu jelas, Anda bisa memeriksa perhitungan yang dipakai perusahaan Anda dengan pertanyaan yang tepat.

Artikel ini tidak memberi nominal THR dalam rupiah. Angka dan nomor pasal yang disebut hanya yang tertulis di teks resmi, dan rujukannya ada di bagian Sumber resmi di akhir artikel. THR diatur negara lewat Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016, dan Kementerian Ketenagakerjaan menerbitkan surat edaran pelaksanaan menjelang hari raya, misalnya untuk tahun 2026. Ketentuan teknisnya bisa berubah dari waktu ke waktu. Prinsip di sini berguna untuk memahami urutannya; ketentuan resminya perlu Anda verifikasi ke Kementerian Ketenagakerjaan, dinas ketenagakerjaan setempat, serikat pekerja, atau bagian kepegawaian perusahaan.

THR adalah hak yang melekat pada hubungan kerja. Ia timbul karena Anda bekerja, bukan karena perusahaan sedang berbaik hati. Karena itu, pertanyaan yang lebih berguna daripada "apakah saya dapat THR" adalah "apakah perhitungan THR saya sudah sesuai ketentuan yang berlaku".

Siapa yang berhak menerima THR

Prinsip pertama, THR melekat pada hubungan kerja. Pekerja yang masih terikat hubungan kerja saat THR dibayarkan berhak menerimanya. Status perjanjiannya tidak menghapus hak itu. Pasal 2 Permenaker 6/2016 mewajibkan pengusaha memberikan THR kepada pekerja yang sudah bekerja satu bulan secara terus-menerus atau lebih, baik dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu maupun waktu tertentu. Pembahasan tentang dua bentuk perjanjian itu ada di perbedaan karyawan kontrak dan tetap.

Prinsip kedua, THR juga berlaku untuk pekerja yang masa kerjanya belum panjang. Perbedaannya bukan pada berhak atau tidak berhak, melainkan pada cara perhitungannya. Pekerja yang baru bergabung beberapa bulan sebelum hari raya tetap berhak selama masa kerjanya sudah satu bulan terus-menerus, dengan perhitungan yang proporsional. Tanyakan dasar perhitungannya, jangan langsung menyimpulkan bahwa Anda tidak berhak.

Prinsip ketiga, hak ini tidak boleh ditahan sebagai hukuman. Kalau perusahaan menahan THR karena alasan kedisiplinan, minta dasar aturannya secara tertulis. Permenaker 6/2016 menyebut THR sebagai pendapatan non upah yang wajib dibayarkan pengusaha, dan teks aturan itu tidak memuat alasan kedisiplinan sebagai dasar untuk tidak membayarnya.

Apa yang menjadi dasar perhitungan

Dasar perhitungan THR pada prinsipnya adalah upah, bukan total penghasilan yang Anda terima. Upah yang dipakai adalah komponen yang bersifat tetap: Pasal 3 ayat (2) Permenaker 6/2016 menyebut upah satu bulan sebagai upah tanpa tunjangan yang merupakan upah bersih, atau upah pokok termasuk tunjangan tetap. Tunjangan yang diberikan berdasarkan kehadiran, misalnya uang makan atau uang transport harian, umumnya tidak masuk ke dalam dasar perhitungan itu.

Perbedaan ini penting karena memengaruhi angka akhir. Kalau Anda hanya melihat jumlah yang masuk rekening, Anda tidak bisa menilai apakah perhitungannya benar. Yang perlu Anda minta dari bagian kepegawaian adalah rincian komponen upah, dipisahkan antara yang tetap dan yang bergantung kehadiran. Dari rincian itu, Anda bisa melihat komponen mana yang dipakai sebagai dasar. Cara membaca komponen upah secara umum ada di cara menghitung upah minimum, terutama bagian tentang tunjangan tetap dan tidak tetap.

Mengapa besarannya berbeda menurut masa kerja

Prinsip proporsionalitas menjelaskan perbedaan ini. Hak THR tumbuh sejalan dengan masa kerja Anda dalam periode yang berlaku. Pekerja yang sudah melewati satu periode masa kerja penuh berada pada posisi yang berbeda dari pekerja yang baru bergabung di tengah periode.

Aturannya ada di Pasal 3 ayat (1) Permenaker 6/2016. Pekerja dengan masa kerja 12 bulan terus-menerus atau lebih menerima sebesar satu bulan upah. Pekerja dengan masa kerja satu bulan sampai kurang dari 12 bulan menerima secara proporsional, yaitu masa kerja dibagi 12 lalu dikali satu bulan upah. Misalnya, masa kerja 6 bulan berarti 6/12, atau setengah dari satu bulan upah. Kalau perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan yang sudah berjalan menetapkan THR lebih besar dari hitungan itu, yang dibayarkan adalah yang lebih besar (Pasal 4).

Karena itu, dua pekerja dengan jabatan sama bisa menerima perhitungan yang berbeda. Yang membedakan bukan penilaian pribadi, melainkan masa kerja masing-masing pada periode itu. Kalau perbedaan itu terasa tidak wajar, periksa cara menghitung proporsinya, bukan nominalnya. Perbandingan nominal jarang membantu karena komponen upah setiap orang bisa berbeda.

Kapan THR dibayarkan

Waktu pembayaran THR diatur agar diterima sebelum hari raya, bukan setelahnya. Pasal 5 ayat (4) Permenaker 6/2016 mewajibkan pembayaran paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan, sesuai hari raya masing-masing pekerja. Karena tanggal hari raya besar berubah setiap tahun, tenggat pembayarannya pun mengikuti. Tanyakan jadwalnya ke bagian kepegawaian lebih awal, jangan menunggu hingga beberapa hari sebelum hari raya. Kalau pembayaran terlambat, tanyakan alasannya secara tertulis. Keterlambatan yang berulang tanpa penjelasan wajar patut ditanyakan lebih jauh. Menurut Pasal 10 Permenaker 6/2016, pengusaha yang terlambat dikenai denda 5 persen dari total THR yang harus dibayar, dihitung sejak batas waktu pembayaran lewat, dan denda itu tidak menghilangkan kewajiban membayar THR-nya.

Pekerja yang berhenti sebelum hari raya

Pekerja yang mengundurkan diri atau berhenti sebelum hari raya berada pada situasi yang perlu diperiksa tersendiri. Prinsipnya, hak yang timbul bergantung pada waktu berhentinya dan ketentuan yang berlaku saat itu. Pasal 7 Permenaker 6/2016 menyebut dua keadaan. Pekerja dengan perjanjian waktu tidak tertentu yang mengalami pemutusan hubungan kerja terhitung sejak 30 hari sebelum hari raya keagamaan berhak atas THR. Ketentuan itu tidak berlaku bagi pekerja dengan perjanjian waktu tertentu yang perjanjiannya berakhir sebelum hari raya. Pengunduran diri tidak disebut terpisah dalam teks itu, jadi tanyakan keadaan Anda secara tertulis. Jangan menyimpulkan dari cerita orang lain, karena tanggal dan keadaan setiap orang berbeda.

Langkah yang aman: tanyakan ke bagian kepegawaian apakah ada hak yang masih harus dibayarkan, lalu minta penjelasannya secara tertulis. Kalau Anda sedang menyiapkan pengunduran diri, prosesnya dibahas di cara resign yang baik.

Cara memeriksa perhitungan di perusahaan Anda

Mulai dari dokumen yang Anda pegang: kontrak kerja, slip gaji beberapa bulan terakhir, dan catatan masa kerja Anda. Dari tiga dokumen itu, Anda bisa menyusun pertanyaan yang spesifik. Cara membaca kontrak dan slip gaji secara urut ada di cara membaca kontrak kerja.

Pertanyaan yang bisa diajukan: komponen upah mana yang dipakai sebagai dasar perhitungan, bagaimana proporsi masa kerja dihitung, dan kapan pembayarannya. Ajukan semuanya sekaligus dalam satu percakapan, lalu minta jawaban tertulis lewat surel. Kalau setelah dijelaskan masih ada selisih, tanyakan lagi dengan membawa hitungan Anda sendiri sebagai bahan pembanding, bukan sebagai tuduhan.

Cara memverifikasi ke sumber resmi

Aturan pengupahan, termasuk THR, berubah dari waktu ke waktu. Karena itu, jangan memutuskan hal yang menyangkut uang hanya berdasarkan satu bacaan, termasuk bacaan ini.

Kanal yang bisa Anda hubungi: bagian kepegawaian perusahaan untuk rincian perhitungan yang mereka pakai, dinas ketenagakerjaan setempat untuk ketentuan di daerah Anda, serikat pekerja kalau Anda menjadi anggotanya, dan Kementerian Ketenagakerjaan untuk aturan umum. Periksa tanggal informasi yang Anda baca, karena ketentuan lama bisa masih beredar di internet. Saat bertanya, sebutkan keadaan Anda secara singkat: status hubungan kerja, masa kerja, dan komponen upah yang Anda terima.

Kesalahan yang sering terjadi

Menganggap THR dihitung dari total penghasilan. Dasar perhitungannya adalah upah dengan komponen tertentu, bukan seluruh uang yang Anda terima.

Membandingkan nominal dengan rekan kerja tanpa memeriksa komponen upah. Dua orang dengan jabatan sama bisa memiliki komponen yang berbeda.

Menunggu sampai hari raya untuk menanyakan perhitungan. Pertanyaan yang diajukan lebih awal lebih mudah diselesaikan daripada pertanyaan yang datang setelah tenggat.

Menganggap pekerja baru tidak berhak. Yang berbeda adalah cara perhitungannya, bukan haknya.

Kapan artikel ini tidak cukup

Kalau THR Anda tidak dibayarkan atau perhitungannya tidak sesuai dan tidak selesai setelah ditanyakan, penjelasan umum tidak memadai. Kumpulkan dokumen Anda: kontrak, slip gaji, catatan masa kerja, dan komunikasi dengan perusahaan. Setelah itu, bawa persoalannya ke dinas ketenagakerjaan setempat atau serikat pekerja.

Kalau perusahaan menyatakan diri sebagai usaha dengan ketentuan khusus, mintalah dasar aturannya secara tertulis. Jangan menerima jawaban lisan tanpa rujukan yang bisa Anda periksa sendiri.

Kalau Anda bekerja di luar negeri atau untuk perusahaan asing, ketentuannya berbeda dan tidak bisa memakai kerangka ini. Periksa aturan yang berlaku di tempat Anda bekerja.

Pertanyaan yang sering muncul

Apakah pekerja baru berhak mendapat THR? Prinsipnya THR melekat pada hubungan kerja, dan pekerja dengan masa kerja yang belum panjang tetap berhak dengan perhitungan yang proporsional, asalkan sudah bekerja satu bulan secara terus-menerus. Ketentuan rincinya perlu Anda verifikasi ke bagian kepegawaian atau dinas ketenagakerjaan setempat.

Apakah THR dihitung dari gaji pokok saja? Dasar perhitungannya adalah upah dengan komponen tetap, dan tunjangan yang bergantung kehadiran umumnya tidak termasuk. Karena komponen setiap orang bisa berbeda, minta rincian perhitungan yang dipakai perusahaan Anda.

Kapan THR harus dibayarkan? Paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan menurut Pasal 5 ayat (4) Permenaker 6/2016, dan Kementerian Ketenagakerjaan mengimbau pembayaran lebih awal. Tanggal pastinya mengikuti hari raya masing-masing, jadi tanyakan jadwalnya ke bagian kepegawaian lebih awal.

Apakah THR bisa dicicil? Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04.00/III/2026 menegaskan bahwa THR keagamaan wajib dibayarkan secara penuh dan tidak boleh dicicil. Surat edaran itu berlaku untuk tahun 2026, jadi periksa edaran tahun berjalan. Kalau perusahaan menawarkan pembayaran bertahap, minta penjelasan tertulis dan verifikasi ke sumber resmi sebelum menyetujui apa pun.

Bagaimana kalau THR saya tidak dibayar? Tanyakan dulu secara tertulis ke bagian kepegawaian dengan membawa dokumen Anda. Kalau tidak ada penyelesaian, konsultasikan ke dinas ketenagakerjaan setempat atau serikat pekerja. Pada 2026 Kementerian Ketenagakerjaan juga membuka Posko THR dengan layanan konsultasi dan aduan, termasuk untuk THR yang belum dibayar atau dibayar dicicil; periksa apakah posko serupa dibuka pada tahun berjalan.

Langkah pertama yang bisa dilakukan

Buka kembali kontrak dan slip gaji Anda, lalu catat komponen upah yang bersifat tetap. Dari catatan itu, susun pertanyaan untuk bagian kepegawaian dan tanyakan perhitungan yang dipakai. Simpan jawabannya sebagai PDF bersama dokumen kerja Anda.

Kalau Anda sedang menata berkas kerja, kelompokkan kontrak, slip gaji, dan surat keterangan dalam satu folder. Untuk dokumen teks yang perlu dikirim sebagai PDF, Teks ke PDF bisa dipakai membuat catatan atau surat yang rapi. Daftar lengkap panduan di kelompok ini tersedia di Karier Jangka Panjang, dan titik masuk seluruh silo CV ada di Panduan CV dan Karier.

Sumber resmi

Diperiksa terakhir pada 20 Oktober 2026. Aturan dan angka upah bisa berubah tiap tahun, jadi rujuk teks resmi di bawah dan konsultasikan kasus pribadi ke pengawas ketenagakerjaan atau pemberi bantuan hukum.